A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI |
||
1 | Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung | |
2 | KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI | Lihat |
3 | Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
|
Lihat |
4 | Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | Lihat |
5 | Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah | Lihat |
6 | SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan | Lihat |
7 | Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 | Lihat |
8 | SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan | Lihat |
9 | UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lihat |
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI | ||
1 | Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012 | Lihat |
2 | Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. | Lihat |
3 | Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia | Lihat |
4 | Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008 | Lihat |
5 | PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
6 | PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
7 | PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
8 | PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
9 | PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
10 | PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Lihat |
11 | PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
12 | PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
13 | PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
14 | SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya | Lihat |
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN | ||
1 | KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya | Lihat |
2 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 | Lihat |
3 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara | Lihat |
4 | PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya. | Lihat |
5 | SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS | Lihat |
6 | SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai | Lihat |
7 | SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil | Lihat |
8 | SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya | Lihat |
D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI | ||
1 | Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung | Lihat |
2 | Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung | Lihat |
3 | Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Lihat |
4 | Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung | Lihat |
5 | Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman | Lihat |
6 | Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung | Lihat |
7 | Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman | Lihat |
8 | UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | Lihat |